Berita
RAKERDA Perpamsi Banten digelar bersamaan dengan Pornas 2019
Sekretariat, Juli 2019

Perpamsi Banten menggelar RAKERDA pada tanggl 16 Juli 2019 bertempat di Hotel Aston Tropicana Cihampelas Bandung. kegiatan ini dilaksanakan sekaligus menghadiri kegiatan PORPAMNAS 2019 yang diselenggarakan tanggal 15-18 Juli 2019 di kota Bandung. RAKERDA dibuka oleh Ketua Umum DPP Perpamsi Haris Yasin Limpo dan dihadiri oleh 17 orang Direksi perusahaan Anggota PD Perpamsi Banten yang terdiri dari 6 PDAM dan 9 Mitra Swasta dari total 26 Anggota. Sambutan dari pihak PD Perpamsi Banten disampaikan oleh Encep Nurdin selaku Wakil Ketua Kompartemen Keuangan dan Umum mewakili Ketua PD Perpamsi Banten yang berhalangan hadir.

Dalam sambutannya Encep Nurdin menyampaikan bahwa Anggota Perpamsi Banten saat ini tengah menghadapi kendala belum keluarnya ijin dan perpanjangan SIPA sehingga hal ini menghambat pengoperasian IPA dan tentunya berimbas pada pelayanan kepada Pelanggan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh PD Perpamsi Banten termasuk koordinasi dan audiensi langsung dengan pihak Dirjen Sumber Daya Air Kementeriaan PUPR, BBWSC2 dan BBWSC3. Masalah krusial yang dijelaskan oleh Kementerian dan BBWS adalah menurunnya debit dan kualitas air di beberapa sungai di Banten yang menjadi sumber air baku sehingga untuk ijin baru dan perpanjangan ijin SIPA perlu dikaji ulang salah satunya dengan melakukan evaluasi terhadap neraca air. Terkait akan diterbitkannya UU SDA, Encep memohon adanya peranan pula dari DPP Perpamsi untuk melakukan mediasi dengan pihak terkait agar UU SDA ini menjadi win-win solution bagi PDAM dan mitra swasta yang saat ini sedang berjalan. Apalagi di Banten pengelolaan air minum tidak hanya oleh PDAM tapi banyak dilakukan oleh perusahaan swasta. Sebagai gambaran bahwa anggota PD Perpamsi Banten saat ini berjumlah 26 perusahaan terdiri dari 7 PDAM dan 18 perusahaan swasta.

Sementara itu Ketua Umum DPP Perpamsi dalam sambutannya menyampaikan bahwa tugas DPP Perpamsi saat ini adalah mengawal perubahan bentuk badan usaha dari seluruh PDAM di Indonesia, Haris menggambarkan tentang beberapa PDAM yang telah merubah badan usahanya menjadi Perseroda atau Perumda. Menyikapi akan diterbitkan UU SDA yang saat ini masih dalam pembahasan di Legislatif dan eksekutif, DPP Perpamsi terus melakukan monitoring dan koordinasi dengan pemerintah untuk menjadikan UU SDA sebagai media peningkatan cakupan pelayanan air minum di Indonesia.

Hasil dari sidang RAKERDA disusun Program Kerja untuk kurun waktu Juli 2019 – Juni 2020 yang menitikberatkan pada capacity building peningkatan sumber daya manusia di internal perusahaan melalui training dan studi banding, upaya kerjasama dengan institusi dan pihak lain baik dalam maupun luar negeri dalam rangka alih daya teknologi perairminuman seperti halnya kerjasama yang telah dilaksanakan selama ini dengan pihak Waternet Belanda, koordinasi bersama dalam pengurusan SIPA, peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan DPP Perpamsi, pemerintah daerah, provinsi dan pusat dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan dan regulasi serta kegiatan lainnya.(Rizal)

 
 
   
         
  Sekretariat : Jl. Kisamaun No. 204 Tangerang 15118 Banten - Indonesia. Telp./Fax. 62 21 55794821